Pagi ini (antara pk 9 – 11) dalam berita running text di Metro TV ditulis: Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi) M. Nuh pada pk. 7 malam nanti di kantornya akan berdiskusi dengan para blogger Indonesia. Hal yang akan dibicarakan salah satunya tentang rencana pemerintah memblokir situs YouTube karena telah menayangkan film FITNA bikinan politisi Belanda Geert Wilders yang dinilai telah menghina Islam dan melukai hati kaum muslim. Wilders menilai ajaran Islam menganjurkan terorisme. Dalam film berdurasi 15 menit ini, digambarkan ayat-ayat suci Alquran yang terkait dengan aksi terorisme seperti penyerangan WTC 11 September 2001 dan pengeboman London pada Juli 2005.
Sebagai pelanggan (gratis) YouTube saya sangat berkeberatan terhadap rencana pemblokiran ini. Pertama: Youtube tidak ada andilnya dalam pembuatan FITNA, ia hanya menyediakan jasa gratis proses up loading file-file berbentuk audio visual bagi para pelanggannya; Kedua: YouTube justru telah membantu warga dunia (khususnya jurnalis) dalam mengakses video-video “penting dan bersejarah” di dunia, misalnya FITNA-nya Wilders yang kontroversial itu sehingga dalam tempo cepat kita dapat menilai sendiri bagaimana “isi” tentang FITNA itu. Bukankah tanpa menonton langsung kita tidak akan dapat melakukan penilaian secara independen?
Sebagai muslim, saya berpikir perlu menonton FITNA. Alasan utamanya, agar saya dapat menjawab dengan bebas pertanyaan kawan-kawan saya (terutama yang nonmuslim dan nonIndonesia) atas penilaian saya sendiri tentang film tersebut.
Tentang penilaian ini, OKI (Organisasi Konferensi Islam, termasuk Indonesia) telah memprotes dan melarang FITNA dan pemerintah Belanda sendiri juga telah mengecam keberadaan film tersebut (bahkan jaringan televisi di Belanda telah menolak menayangkan FITNA). Dan.. seperti OKI dan pemerintah Belanda, begitu pulalah penilaian saya, tapi dengan catatan: TANPA KEKERASAN!
Namun, saya pikir pemerintah (Menkominfo) ingin mengaitkan kontroversi FITNA dengan keberadaan UU ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik –yang telah disetujui DPR RI pada 25 Maret 2008 lalu) terutama pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 yang intinya mengatakan “…barangsiapa yang mendistribusikan sesuatu yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik dalam wujud informasi elektronik dan dokumen elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sampai satu milyar rupiah.”
Jika dugaan saya ini benar, maka silahkan saja pemerintah memperkarakan YouTube yang telah menyebarluaskan FITNA ke seluruh dunia itu dengan UU tersebut. Namun, jangan pernah melakukan pemblokiran terhadap situs ini, karena masih sangat banyak film-film, video-video, dll yang bermanfaat bagi khalayak Indonesia, misalnya: mulai dari video tentang “versi asli” lagu kebangsaan Indonesia Raya, kumpulan video tentang program acara radio 68 (Green Radio) di Jakarta “Kongkow bareng Gus Dur” hingga video Wisudo’s way yang berisi perjuangan seorang wartawan Kompas Bambang Wisudo dalam menuntut hak karyawan dan memperjuangkan serikat pekerja.
Untuk para blogger yang akan berdiskusi dengan Menkominfo malam nanti, saya titip pesan: ada satu WNI yang keberatan dengan rencana pemblokiran itu..
Bagaimana dengan kawan-kawan?
