Siang ini saya melihat sebuah berita di RCTI tentang ruko mewah di kawasan Jakarta Selatan terbakar. Sebab kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek dari sebuah ruang di lantai dua. Wartawan, termasuk dari RCTI, mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi melalui saksi mata.
Salah seorang saksi mata itu adalah seorang tukang bangunan yang sedang bekerja di tempat itu. Tak dinyana, setelah wawancara selesai, seorang satpam ruko menginterogasi sang saksi mata dengan mengajukan beberapa pertanyaan: “apa yang kamu katakan tadi pada wartawan?”; jangan bicara sembarangan kamu?”; dll. Kejadian berbau intimidasi ini direkam dengan baik oleh RCTI. Sebagai seorang jurnalis, menyaksikan kejadian ini di kepala ane jadi muncul pertanyaan: “ade ape dengan terbakarnya ruko mewah itu?”; “mengapa si satpam menginterogasi (baca: menghalangi atau kalau tidak ingin disebut melarang) si saksi mata?”; “apa hak si satpam melakukan itu?”; apa di negeri kite ini ade peraturan yang melarang seorang individu merdeka, seperti tukang bangunan itu bicara pada pers (apalagi kedudukannya adalah sebagai saksi mata)?”; dsb.
Dalam kaidah jurnalistik, seorang saksi mata pada suatu bencana adalah nara sumber utama yang harus dikejar wartawan demi mendapatkan informasi valid/faktual. Jadi jika ada pihak-pihak yang tidak berkenan atau apalagi menghalangi wartawan ataupun si saksi mata dalam kasus ini, jelaslah mereka telah menghambat public rights to know (hak publik untuk tahu) atas apa yang sesungguhnya telah terjadi pada suatu peristiwa. Nah, wartawan adalah ujung tombak dalam memenuhi hak publik tersebut lewat kerja-kerja jurnalistik/liputan mereka.
Kepada pengelola ruko tersebut, saya sangat berharap si satpam itu mendapat hukuman pantas atas tindakannya itu. Dan kepada satpam lainnya, harus segera ditingkatkan kapasitasnya sebagai tenaga satuan pengamanan terutama bagaimana jika mereka pada suatu saat harus berhadapan dengan pers.
