satpam “melarang” saksi mata bicara pada pers

Siang ini saya melihat sebuah berita di RCTI tentang ruko mewah di kawasan Jakarta Selatan terbakar. Sebab kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek dari sebuah ruang di lantai dua. Wartawan, termasuk dari RCTI, mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi melalui saksi mata.

Salah seorang saksi mata itu adalah seorang tukang bangunan yang sedang bekerja di tempat itu. Tak dinyana, setelah wawancara selesai, seorang satpam ruko menginterogasi sang saksi mata dengan mengajukan beberapa pertanyaan: “apa yang kamu katakan tadi pada wartawan?”; jangan bicara sembarangan kamu?”; dll. Kejadian berbau intimidasi ini direkam dengan baik oleh RCTI.   Sebagai seorang jurnalis, menyaksikan kejadian ini di kepala ane jadi muncul pertanyaan: “ade ape dengan terbakarnya ruko mewah itu?”; “mengapa si satpam menginterogasi (baca: menghalangi atau kalau tidak ingin disebut melarang) si saksi mata?”; “apa hak si satpam melakukan itu?”; apa di negeri kite ini ade peraturan yang melarang seorang individu merdeka, seperti tukang bangunan itu bicara pada pers (apalagi kedudukannya adalah sebagai saksi mata)?”; dsb. 

Dalam kaidah jurnalistik, seorang saksi mata pada suatu bencana adalah nara sumber utama yang harus dikejar wartawan demi mendapatkan informasi valid/faktual. Jadi jika ada pihak-pihak yang tidak berkenan atau apalagi menghalangi wartawan ataupun si saksi mata dalam kasus ini, jelaslah mereka telah menghambat public rights to know (hak publik untuk tahu) atas apa yang sesungguhnya telah terjadi pada suatu peristiwa. Nah, wartawan adalah ujung tombak dalam memenuhi hak publik tersebut lewat kerja-kerja jurnalistik/liputan mereka. 

Kepada pengelola ruko tersebut, saya sangat berharap si satpam itu mendapat hukuman pantas atas tindakannya itu. Dan kepada satpam lainnya, harus segera ditingkatkan kapasitasnya sebagai tenaga satuan pengamanan terutama bagaimana jika mereka pada suatu saat harus berhadapan dengan pers.

nurfaizi 1

selama selasa dan rabu (24-25 april 2007) lalu ane menjadi observer dari sebuah pelatihan tentang weblog yang diadakan friedrich-naumann stiftung (fns). pelatihan ini bertajuk “blogging for democracy” karena memang pelatihan ini sengaja diperuntukkan bagi para politisi untuk mengembangkan atau menambah kapasitas mereka. para peserta biasanya merupakan anggota sebuah partai politik di indonesia. nah pada dua hari itu adalah giliran pd alias partai demokrat, partainye presiden sby. sebelumnya pkb –partai kebangkitan bangsa. salah seorang peserta adalah pak nurfaizi, tepatnya komjen (purn) nurfaizi. ia sekarang pengurus pd, jabatannya ketua dpp bidang hankam & psikologi. ane kagum dengan semangat & keseriusan beliau dalam mengikuti pelatihan itu. tidak sungkan bertanya & tekun mencoba apa yang diberikan para pelatih dari fns: vera & thamrin. 

sudah lama rasanya tidak melihat pak nur, baik liwat media massa maupun bertemu langsung. Ane jadi teringat pada suatu peristiwa di tahun 2000, tepatnya momen sidang tahunan mpr. waktu itu ada aksi unjuk rasa mahasiswa & serikat petani pasundan di depan gedung dpr/mpr. pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi tentang persoalan-persoalan reformasi agraria, khususnya untuk petani. mereka juga meneriakkan yel-yel sehingga membuat demonstrasi makin semarak.

 

dalam aksi tersebut, demonstran juga menuntut pembebasan 4 aktivis rekan mereka yang menurut mereka ditangkap aparat kepolisian setelah melakukan aksi serupa beberapa hari sebelumnya.

 

kala itu ane menjadi salah seorang jurnalis yang meliput peristiwa itu. ane membuat reportase tunda (delayed reportage) untuk kantor ane,  kantor berita radio quadrant: sebuah kantor berita radio pertama di indonesia yang didirikan grup masima atawa yang lebih dikenal dengan nama prambors grup.

 

beruntung, waktu itu kapolda metro jaya irjen nurfaizi datang ke depan gedung dpr/mpr sehingga ane memberanikan diri (tanpa konfirmasi lebih dahulu) menemui dan mewawancarainya, terutama untuk memberikan cover both side atas pernyataan demonstran tentang aksi penculikan yang dilakukan aparat kepolisian. alhamdulillah, pak nur berkenan. ane masih ingat, waktu itu ane wawancara menggunakan handphone dan langsung direkam di studio quadrant, di jl. mendut, jakarta pusat.

 

pada kesempatan pelatihan, ane juga sempat ngomongin soal ini lagi. eh ternyata pak nur masih ingat tentang peristiwa unjuk rasa itu & wawancara ane. ane janji ke pak nur akan menuliskan sesuatu tentang ini dalam blog ane. ane juga bilang ke jenderal polisi itu kalo laporan ane itu berhasil menyabet pemenang pertama the radio program awards kategori reportase yang diadakan sebuah lembaga jerman, friedrich-naumann stiftung..   lihat  laporan ane itu pada posting berikutnya (bagian II)

nurfaizi 2

ini dia  reportase itu: 

Unjuk Rasa Petani dan Penjelasan Kapolda Nurfaizi tentang Penculikan Aktivis Mahasiswa

Jakarta, 1808200 pk. 10.25, Quadrant

Natural Sound:  Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan… 

Pendengar, Sidang Tahunan MPR 2000 hari ini, Jumat 18 Agustus,  memasuki hari terakhir. Sejumlah Ketetapan MPR yang telah dibahas anggota Majelis selama lebih kurang dua minggu ini, menurut rencana akan disahkan dalam Sidang Paripurna hari ini. Namun begitu, banyak ketidakpuasan masyarakat atas kinerja anggota Majelis yang menurut mereka banyak Rancangan Ketetapan MPR yang tidak menyentuh permasalahan yang sesungguhnya sedang dihadapi mayoritas rakyat.

Salah satu dari mereka yang tidak puas dengan hasil-hasil  ST MPR 2000 ini adalah Serikat Petani Pasundan sekaligus mewakili keberadaan Serikat Petani se-Indonesia. Sejak pk. 09.00 Wib mereka menggelar aksi keprihatinan terhadap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat. Mereka menyatakan penyesalan dan kekecewaan yang sedalam-dalamnya, karena mereka menganggap anggota Majelis tidak serius memperjuangkan nasib kaum petani. Hal itu bisa dibuktikan dengan tidak diloloskannya ketetapan MPR tentang “Pembaharuan Agraria” ataupun dilakukannya pembahasan serius mengenai persoalan-persoalan pembaharuan agraria untuk petani, padahal 80% penduduk Indonesia adalah petani yang secara langsung sangat berhubungan erat dengan persoalan agraria dan seluruh bangsa ini sangat terkait dengan produk pertanian. Maka bisa dibayangkan nasib mereka, apabila krisis menimpa petani yang selanjutnya bisa berdampak kepada krisis pangan, maka bisa dipastikan negara ini akan mengalami instabilitas di tingkat perkotaan, sehingga segala program pembangunan ataupun segala bentuk kebijakan yang terkait dengan kehidupan ketatanegaraan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Serikat Petani Pasundan berharap dengan dilaksanakannya ST MPR ini nasib petani akan diprioritaskan untuk dibahas, akan tetapi sampai saat ini para wakil rakyat tidak menampakkan tanda-tanda peduli terhadap nasib petani.  

Dalam aksi keprihatinan kali ini mereka menuntut 9 hal yang harus segera diselesaikan, baik oleh pemerintah maupun oleh MPR. Diantaranya adalah, menuntut seluruh anggota MPR untuk lebih berpikir tentang nasib rakyat, khususnya kaum petani ketimbang berebut pengaruh politik yang ujung-ujungnya hanya sekedar berebutan kekuasaan.

Kemudian, mereka juga menuntut menghentikan kekerasan dan intervensi militer dalam penyelesaian kasus tanah serta harus ada jaminan perlindungan keselamatan bagi para pejuang petani serta menuntut MPR untuk mendesak pihak keamanan agar membebaskan 4 orang aktivis Serikat Petani se-Indonesia yang ditahan karena melakukan aksi menuntut pembaharuan agraria pada ST MPR 2000 ini, tepatnya pada aksi unjuk rasa 14 Agustus 2000 lalu yang hingga hari ini keberadaan mereka tidak diketahui rimbanya.  Aktivis Serikat Petani Pasundan menegaskan penculikan ini tidak menyurutkan langkah untuk terus memperjuangkan keadilan agraria bagi mayoritas rakyat Indonesia. Bagi mereka rakyat bersatu, rakyat pasti menang. Dan hidup petani! 

Pendengar, untuk menjelaskan masalah yang disebut Serikat Petani Pasundan sekaligus mewakili Serikat Petani se-Indonesia dengan penculikan 4 aktivis mereka, bersama saya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nurfaizi yang akan menjelaskan benar atau tidaknya apa yang para aktivis sebut dengan penculikan tersebut.

Cue:  Inspektur Jenderal Nurfaizi

“Masyarakat jangan terprovok, yang benar kalau unjuk rasa silakanlah unjuk rasa, tapi jangan memfitnah. Kalau memfitnah kan harus kita jelaskan kepada masyarakat. Nanti kita citranya jelek dong, Polisi. Orangnya minta diantar kok sampai KPU, kalau nggak pulang itu bukan urusan saya dong. Mungkin dia terus nginap dirumah temannya, tapi bilangnya diculik. Ada saksinya, petugas medisnya ada, ambulan itu yang antar turun di KPU”. 

Demikian keterangan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Nurfaizi. 

 Dari depan Gedung DPR/ MPR RI Senayan, Jakarta.

Firmansyah, Quadrant, melaporkan.

call center lelet? gak lagi

kite sering kali kesel dan gregetan tatkala terpaksa harus menghubungi call center (kontak layanan pelanggan) apa saja (misalnya: layanan jasa telekomunikasi, berbagai kartu kredit, dll) karena ada sesuatu yang akan kite keluhkan seputar layanan mereka atawa sekedar ingin mengajukan pertanyaan.

kesel? karena layanan petugas yang sering kali lama amat, belum lagi terlalu banyak “pintu” (seperti: tekan 1 untuk layanan pasang baru, tekan 2 untuk pengaduan, dsb) yang harus kite masuki sebelum bener-bener berada pada bagian yang memang kite inginin.

gregetan? kadang kite juga harus “bertemu” dengan customer service yang kurang sekali semangat pelayanannya pada pelanggan, seperti: gak tanggap apa yang disampaikan pelanggan, tidak banyak mengambil pelajaran dari keluhan-keluhan yang sering disampaikan pelanggan sehingga seharusnya mereka lebih cepat dalam meresponnya, dll.

nah menurut rencana, pemerintah kite dalam waktu yang kagak lama lagi bakal menetapkan standarisasi kualitas pelayanan yang wajib dipenuhi seluruh operator penyelenggara telekomunikasi dasar (link: detikInet). dalam aturan yang masih menunggu masukan dari publik hingga 8 mei mendatang itu, diantaranya akan berisi tentang: panggilan pelanggan harus dijawab call center tidak lebih dari 20 detik, setidaknya 80% permintaan pemulihan gangguan layanan telepon tetap lokal, SLJJ, dan SLI harus dipenuhi dalam 24 jam terhitung dari waktu permintaan pemulihan layanan diterima, dst.

ane pribadi berharap peraturan ini segera dibuat hingga masyarakat segera dapat merasakan pelayanannya serta menilai pelaksanaan peraturan itu. semoga juga, peraturan ini segera diikuti dengan peraturan serupa untuk perusahaan atawa lembaga-lembaga jasa lainnya.. ditunggu lho pak dirjen postel!!

Link: Dalam 20 Detik, Operator Wajib Jawab Panggilan Darurat (Achmad Rouzni Noor II – detikInet)

mahalnya berinternet di negeri kite

kalo di rumah ane biasa akses internet liwat telkomnet@instan produk keluaran pt telkom. dengan menyambungkan kabel telepon ke laptop (tentu setelah di-setting dulu dalam internet connection di control panel) ane bisa mengakses e-mail pribadi, e-mail kantor atawa buka situs, terutama situs-situs berita.. paling nggak, rata-rata sejam ane sekali mengakses internet.

lama? udah pasti. lelet bener, kalo kate orang betawi, terutama kalo harus men-download berkas-berkas penting liwat e-mail. begitu juga kalo ane harus membuka beberapa situs dalam sekali waktu akses, lamaaaaa amat..

udahan gitu, biaya yang harus ane bayarkan masuk dalam itungan mahaaal..  kalo ane bandingin ame warnet-warnet di pinggir jalan, selisihnya bisa lebih setengah harga.. misalnye, kalo diwarnet tarif sejam 6 ribu rupiah, maka pake telkomnet ane biasa bayar 9 ribu per jam.. nah, lantaran waktu mengakses yang lama, bisa dibayangin biaya yang harus ane keluarin pasti makin bengkak pan??

lantaran gitu, kalo gak penting-penting amat (misalnye buat ngecek e-mail yang berhubungan ame pekerjaan atawa bisnis), ane lebih memilih baca buku atawa nonton “kembali ke laptop” nye tukul arwana di 4 mata..

harapan ane, onno w. purbo, ahli telematika kite dari itb, bisa segera wujudin “internet buat rakyat”, “internet masup kampung”, dll.. ane bantu do’a deh bang onno!!